Connect with us

Hi, what are you looking for?

Info SosialInfo Sosial

Berita Utama

Jarkot Desak Eva Dwiana Diperiksa! Dugaan Hibah Miliaran ke APH Disorot, Kasus Eka Afriana Kembali Mencuat

Jarkot Desak Eva Dwiana Diperiksa! Dugaan Hibah Miliaran ke APH Disorot, Kasus Eka Afriana Kembali Mencuat

 

INFOSOSIAL.COM – Jaringan Rakyat Kota (Jarkot) Bandar Lampung kembali bersiap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta. Kali ini, mereka berencana mendatangi empat institusi nasional, yakni Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (18/26).

Aksi gelombang ketiga tersebut menjadi bentuk desakan agar pemerintah pusat turun tangan mengusut sejumlah persoalan yang dipersoalkan Jarkot terkait tata kelola pemerintahan dan penggunaan APBD Kota Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana.

Ketua Jarkot Bandar Lampung, Heriawan, yang akrab disapa Bang Awan, menegaskan bahwa pihaknya tidak lagi ingin persoalan yang mereka soroti hanya berhenti pada perdebatan di tingkat daerah.

Menurutnya, sejumlah persoalan serius perlu mendapat perhatian lembaga penegak hukum di tingkat pusat, terutama dugaan persoalan dokumen kepegawaian Eka Afriana, saudari kembar Wali Kota Eva Dwiana, yang dipersoalkan sejak proses seleksi CPNS tahun 2008.

Dugaan Dokumen Kepegawaian Eka Afriana dan Hibah Instansi Vertikal Jadi Sorotan

Salah satu persoalan yang kembali diangkat Jarkot adalah dugaan ketidaksesuaian dokumen kepegawaian Eka Afriana sejak proses seleksi CPNS 2008.

Heriawan mempertanyakan kejelasan penanganan persoalan tersebut. Ia juga menyoroti besarnya alokasi hibah Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada sejumlah instansi vertikal yang memiliki fungsi penegakan hukum.

Instansi yang menjadi sorotan meliputi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Polda Lampung, hingga Polresta Bandar Lampung.

Jarkot menilai besarnya dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah daerah kepada institusi penegak hukum perlu diperiksa secara transparan, baik dari sisi dasar hukum, mekanisme penganggaran, peruntukan, maupun pertanggungjawabannya.

Salah satu yang disorot adalah anggaran pembangunan Gedung Kejati Lampung yang disebut mencapai sekitar Rp60 miliar. Selain itu, terdapat pula alokasi hibah berupa lahan dan fasilitas untuk Polda Lampung serta pembangunan gedung Satintelkam dan Satlantas Polresta Bandar Lampung.

Bagi Jarkot, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi anggaran semata.

Mereka meminta KPK dan lembaga pengawas terkait menelusuri apakah seluruh pemberian hibah tersebut telah sesuai ketentuan, sekaligus memastikan tidak terdapat konflik kepentingan maupun praktik yang dapat mengganggu independensi penegakan hukum.

Heriawan bahkan melontarkan kritik keras terhadap kondisi penegakan hukum di daerah.

“Benteng pertahanan terakhir keadilan di daerah jangan sampai runtuh akibat kepentingan kekuasaan. Kami mempertanyakan mengapa persoalan dugaan dokumen kepegawaian sejak CPNS 2008 belum memperoleh kejelasan yang memadai, sementara pemerintah daerah mengalokasikan hibah bernilai miliaran rupiah kepada sejumlah instansi vertikal,” tegas Heriawan dalam pernyataan sikapnya di Bandar Lampung, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan, pihaknya meminta aparat melakukan pemeriksaan secara independen terhadap seluruh persoalan tersebut.

Jarkot juga menegaskan bahwa mereka ingin mengetahui apakah terdapat hubungan kepentingan antara kebijakan hibah pemerintah daerah dan penanganan perkara yang mereka persoalkan. Namun, dugaan hubungan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan, bukan sekadar asumsi.

Hibah Puluhan Miliar hingga Program Umrah Rp68 Miliar

Selain persoalan dokumen kepegawaian dan hibah instansi vertikal, Jarkot turut menyoroti sejumlah kebijakan anggaran Pemkot Bandar Lampung.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah alokasi Program Umrah dan Bina Mental Spiritual yang menurut data dan perhitungan Jarkot mencapai sekitar Rp68 miliar dalam APBD Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Angka tersebut dipersoalkan karena dinilai perlu dibandingkan dengan kemampuan fiskal daerah, kewajiban pembayaran belanja, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat.

Di tengah persoalan jalan lingkungan yang masih membutuhkan perbaikan, Pemkot juga disebut mengandalkan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp100 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

“Jalan rakyat masih banyak yang membutuhkan perhatian. Tetapi anggaran puluhan miliar untuk program umrah justru menjadi persoalan yang harus dibuka secara transparan. Kami ingin tahu bagaimana perencanaan, penerima manfaat, mekanisme pengadaan, hingga pertanggungjawaban anggarannya,” ujar Heriawan.

Yayasan Sekolah Siger dan Proyek Dinas PU Ikut Dibidik

Jarkot juga memasukkan persoalan hibah kepada Yayasan Siger Prakarsa Bunda, pengelola SMA Siger 1 dan SMA Siger 2, ke dalam daftar tuntutannya.

Organisasi tersebut mempertanyakan pemberian hibah APBD senilai ratusan juta rupiah yang menurut mereka perlu diperiksa dari aspek legalitas yayasan, izin operasional sekolah, persyaratan penerima hibah, serta dasar pencairannya.

Selain itu, sektor pekerjaan umum turut menjadi sorotan.

Jarkot menilai sejumlah paket proyek infrastruktur perlu dievaluasi, terutama berkaitan dengan kualitas pekerjaan, keterlambatan penyelesaian, serta temuan kelebihan pembayaran berdasarkan pemeriksaan BPK RI.

Mereka meminta agar setiap temuan pemeriksaan ditindaklanjuti dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Empat Lembaga Negara Jadi Sasaran Tuntutan

Dalam rencana aksi gelombang ketiga di Jakarta, Jarkot menyiapkan sejumlah tuntutan kepada empat institusi negara.

1. KPK

Meminta KPK menelaah dugaan penyimpangan pengelolaan APBD, pemberian hibah kepada instansi vertikal, alokasi Program Umrah Rp68 miliar, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan anggaran Pemkot Bandar Lampung.

2. Mabes Polri

Mendesak dilakukan pemeriksaan terhadap laporan dan bukti terkait dugaan persoalan dokumen kepegawaian Eka Afriana sejak seleksi CPNS 2008. Jarkot juga meminta transparansi penanganan perkara tersebut serta pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

3. Kejaksaan Agung RI

Meminta pengawasan dan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan anggaran, termasuk hibah instansi vertikal, program umrah, serta berbagai persoalan proyek infrastruktur yang menjadi sorotan.

4. Kementerian Dalam Negeri

Mendesak evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan Kota Bandar Lampung, khususnya kebijakan penganggaran, mekanisme hibah, dan pengawasan penggunaan APBD.

Heriawan: Kami Tidak Akan Berhenti di Bandar Lampung

Heriawan mengatakan konsolidasi aksi sedang dipersiapkan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, pemuda, nelayan, buruh, hingga perwakilan perempuan.

Ia menegaskan bahwa tuntutan Jarkot bukan semata-mata persoalan politik, melainkan desakan agar penggunaan uang rakyat dan penegakan hukum berjalan transparan.

“Atas nama masyarakat Bandar Lampung, kami meminta Wali Kota Eva Dwiana bertanggung jawab secara moral dan administratif, serta secara hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam pelanggaran. Kami mendesak agar seluruh persoalan ini diperiksa secara objektif dan tidak ada pihak yang kebal hukum,” katanya.

Ia menambahkan, Jarkot siap membawa seluruh dokumen dan bahan pengaduan kepada lembaga-lembaga terkait di Jakarta.

“Kami akan mendatangi KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemendagri. Jangan sampai persoalan yang menyangkut uang rakyat dan dugaan pelanggaran hukum terus menggantung tanpa kejelasan. Jika memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui proses pemeriksaan yang terbuka dan profesional,” tandasnya.

Hingga berita ini disusun, redaksi masih memberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. (*)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

You May Also Like

Info Daerah

Daihatsu Terios pertama kali terjun ke pasar Tanah Air 2006 silam. Setelah berumur 10 tahun lebih, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) sadar kalau persaingan...

Video

Terjadi Kebakaran Hebat di Pasar Krui Tanggamus Views: 2,549

Berita Utama

Ketua Umum Partai Garuda (Gerakan Perubahan Indonesia), Ahmad Ridha Sabana, mengaku sebagai adik dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),...

Berita Utama

INFO SOSIAL, LAMPUNG TENGAH —Penyelenggaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang dinilai rawan penyelewengan terus disorot. Selain soal kecurangan data kependudukan untuk diterima...