Ratusan miliar rupiah digelontorkan untuk program sosial. Namun, di balik label “pro-rakyat”, muncul pertanyaan yaitu, apakah anggaran benar-benar menyasar kebutuhan dasar atau sekadar membiayai simbol dan popularitas?
INFOSOSIAL.COM— Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya menjadi cermin keberpihakan pemerintah kepada kebutuhan paling mendasar warganya seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Namun, penelusuran awak media terhadap struktur belanja sosial Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang memantik tandatanya.
Di atas kertas, komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat tampak kuat. Ratusan miliar rupiah dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Program sekolah gratis, bantuan perlengkapan siswa, hingga layanan kesehatan tanpa biaya menjadi etalase kebijakan yang kerap digaungkan.
Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, komposisi anggaran justru memperlihatkan ironi, sebagian dana publik mengalir ke program-program yang dinilai lebih bersifat simbolik ketimbang menyasar kebutuhan dasar secara luas.
Polemik antara kebutuhan dasar dan program seremonial. Salah satu pos yang paling menyita perhatian adalah program umroh gratis yang nilainya mencapai kisaran Rp30 miliar lebih per tahun.
Program ini menyasar kalangan tertentu, seperti aparatur sipil negara (ASN) dan tokoh masyarakat.
Di sisi lain, terdapat pula program wisata rohani ASN dengan estimasi anggaran hingga Rp5–10 miliar per tahun.
Kedua program ini memang dibungkus dalam narasi pembinaan spiritual. Namun, pertanyaan mendasar muncul, apakah pengeluaran puluhan miliar rupiah untuk kegiatan semacam ini sejalan dengan prinsip prioritas anggaran publik?.
Seorang pengamat kebijakan publik di Lampung yang enggan disebutkan namanya menyebut, “Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, setiap rupiah seharusnya diarahkan untuk kebutuhan yang paling berdampak luas. Program seperti ini lebih dekat ke simbol daripada solusi.”
Publik melihat ketimpangan prioritas anggaran. Hal ini sangat kontras terlihat ketika membandingkan alokasi tersebut dengan program yang menyasar kebutuhan langsung masyarakat.
Program makan bergizi gratis (MBG), misalnya, hanya memperoleh sekitar Rp10 miliar per tahun. Padahal, program ini menyentuh kebutuhan dasar anak-anak sekolah kelompok yang secara langsung terdampak persoalan gizi dan ekonomi keluarga.
Begitu pula dengan dukungan terhadap layanan darah melalui PMI yang berada di kisaran Rp10 miliar.
Artinya, satu program umroh gratis bisa menyerap anggaran setara atau bahkan lebih besar dibanding dua program yang berdampak langsung pada kesehatan publik.
“Ini bukan soal besar-kecilnya angka semata, tapi soal keberpihakan, Ketika program simbolik mendapat porsi lebih besar dari kebutuhan dasar, di situlah letak masalahnya.”ujar sumber yang sama.
Belanja besar, dampak belum terukur. Memang, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi penyerap anggaran terbesar, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun. Namun, tidak semua belanja tersebut berbentuk bantuan langsung kepada masyarakat.
Sebagian besar merupakan belanja rutin seperti gaji, operasional, dan administrasi. Sementara itu, transparansi mengenai berapa besar porsi yang benar-benar sampai ke masyarakat dalam bentuk bantuan konkret masih minim.
Di lapangan, persoalan klasik belum sepenuhnya terurai. Keluhan tentang layanan kesehatan, keterbatasan fasilitas pendidikan, hingga persoalan banjir dan infrastruktur dasar masih berulang.
Seorang warga di Kecamatan Panjang bernama Dudin (52) di wilayah rawan banjir di Bandar Lampung mengungkapkan, “Kami masih kebanjiran tiap hujan besar. Kalau anggaran ada, mestinya itu yang didahulukan.”tandasnya. (5/7/26) kemarin.
Politik anggaran dan efek elektoral. Dihimpun awak media dari berbagai sumber, sejumlah pengamat menilai, pola belanja semacam ini tidak bisa dilepaskan dari logika politik anggaran. Program yang bersifat langsung, terlihat, dan mudah dikomunikasikan ke publik cenderung lebih diprioritaskan.
Program seperti umroh gratis atau bantuan simbolik lainnya memiliki daya tarik elektoral yang kuat. Ia mudah dipromosikan, memiliki nilai emosional, dan menciptakan kedekatan dengan kelompok tertentu.
Sebaliknya, investasi pada infrastruktur dasar atau perbaikan sistem pelayanan publik sering kali tidak memberikan efek politik instan, meski dampaknya jauh lebih luas dan berkelanjutan.
Antara narasi dan realitas. Pemerintah Kota Bandar Lampung berulang kali menegaskan bahwa seluruh program dirancang untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, struktur anggaran menunjukkan bahwa tidak semua belanja sosial berada dalam spektrum kebutuhan prioritas.
Di satu sisi, ada program yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, terdapat pengeluaran besar untuk kegiatan yang manfaatnya terbatas dan selektif.
Di sinilah letak ironi itu, ketika label “pro-rakyat” melekat pada anggaran, tetapi distribusinya justru membuka ruang bagi pemborosan terselubung.
APBD bukan sekadar dokumen keuangan. Ia adalah kontrak sosial antara pemerintah dan warga. Setiap angka di dalamnya mencerminkan pilihan, siapa yang diprioritaskan, diuntungkan dan siapa yang ditinggalkan.
Ketika anggaran publik lebih banyak mengalir ke program yang bersifat populis dan simbolik, sementara kebutuhan dasar masih menyisakan persoalan, maka pertanyaan publik menjadi sah.
Pertanyaan publik yang mendasar, apakah ini benar-benar pembangunan, atau sekadar panggung kebijakan?
Berita ini disusun masih dalam upaya konfirmasi kepada pejabat-pejabat atau pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung namun belum memperoleh tanggapan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. (Zul)
You must be logged in to post a comment Login