Anggaran Fantastis, Transparansi Minim: Menelisik Jejak Masalah di Bagian Kesra Kota Bandar Lampung

INFOSOSIAL.COM—-Di balik program-program kesejahteraan yang seharusnya menyentuh langsung masyarakat, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Bandar Lampung justru terseret dalam pusaran polemik. (6/7/26).

Mulai dari anggaran umroh bernilai miliaran rupiah, dugaan korupsi kegiatan keagamaan, hingga isu permainan bantuan sosial, semuanya mengarah pada satu pertanyaan besar, kemana sebenarnya uang rakyat mengalir?.

Sorotan terhadap Bagian Kesra Kota Bandar Lampung kian tajam dalam satu tahun terakhir. Sejumlah program yang dikelola instansi tersebut menuai kritik, bahkan berujung pada laporan ke aparat penegak hukum.

Paling mencolok adalah program pemberangkatan umroh yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah dari APBD. Dalam dua tahap penganggaran, nilainya disebut mencapai lebih dari Rp40 miliar.

Program ini diklaim sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap tokoh agama dan masyarakat. Namun di lapangan, muncul pertanyaan soal transparansi dan kriteria penerima.

Sejumlah anggota DPRD Kota Bandar Lampung sempat menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna meminta penjelasan langsung dari pihak Kesra. Namun, rapat tersebut gagal terlaksana setelah pihak Kesra tidak menghadiri undangan resmi legislatif. Ketidakhadiran ini memperkuat kesan tertutup dan memicu kecurigaan publik.

“Kalau memang tidak ada masalah, kenapa harus menghindar?” ujar salah satu sumber internal legislatif yang enggan disebutkan namanya.

Tak hanya itu, dugaan penyimpangan juga mencuat dalam pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang menelan anggaran miliaran rupiah. Laporan resmi telah dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung oleh lembaga swadaya masyarakat, yang menyoroti potensi praktik korupsi dalam pengadaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Di sisi lain, persoalan tak berhenti pada program besar. Di tingkat akar rumput, muncul dugaan praktik “makelar” bantuan sosial. Sejumlah warga mengaku diminta sejumlah uang agar bisa masuk dalam daftar penerima bantuan. Praktik ini diduga melibatkan oknum di tingkat lingkungan hingga memiliki keterkaitan dengan sistem distribusi yang dikelola Kesra.

Jika benar, hal ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan distribusi bantuan yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin.

Kondisi semakin diperkeruh dengan temuan kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat Kesra. Perubahan nilai aset yang signifikan dalam waktu singkat memunculkan tanda tanya, meskipun belum ada penjelasan resmi terkait hal tersebut.

Rangkaian persoalan ini mengindikasikan masalah sistemik dalam tata kelola anggaran dan transparansi di lingkungan Bagian Kesra. Program dengan label “kesejahteraan” justru berpotensi menjadi ruang abu-abu jika tidak diawasi secara ketat.

Pengamat kebijakan publik menilai, penggunaan anggaran untuk kegiatan seperti umroh perlu dikaji ulang dari sisi prioritas. Di tengah kebutuhan mendesak masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, alokasi dana dalam jumlah besar untuk program seremonial dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak Bagian Kesra Kota Bandar Lampung belum membuahkan hasil. Sejumlah wartawan mengaku kesulitan menemui pejabat terkait guna memperoleh klarifikasi langsung. Meski demikian, ruang hak jawab tetap terbuka sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers.

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Publik kini menunggu, apakah akan ada penjelasan, atau justru semakin banyak fakta yang terungkap di kemudian hari. (Zul)