Dinilai ‘Letoy’ Tangani Kasus Lingkaran Walikota Bandar Lampung, Jarkot Lanjutkan Demo Desak APH Pusat

INFOSOSIAL.COM — Ketidakberdayaan Aparat Penegak Hukum (APH) di tingkat daerah dalam mengusut skandal pejabat Pemkot Bandar Lampung memicu kemarahan publik yang kian membara. Gelombang massa yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Kota (Jarkot) Bandar Lampung menilai hukum di daerah telah “dibius” oleh guyuran dana hibah APBD, sehingga tak lagi berkutik menghadapi benteng kekuasaan.

Menilai jalur penegakan hukum lokal lumpuh total, Jarkot mengambil langkah progresif dengan mendesak Mabes Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil alih seluruh penanganan kasus yang melibatkan Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana dan saudari kembarnya, Eka Afriana.

Desakan keras ini menyusul aksi unjuk rasa beruntun yang digelar Jarkot di Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (7/10/2026) lalu. Massa membongkar bagaimana kucuran “saweran” hibah APBD bernilai fantastis mencapai Rp92 miliar hingga Rp100 miliar yang digelontorkan Pemkot ke instansi vertikal APH disinyalir menjadi sarana membeli kompromi hukum.

“Sangat ironis, instansi vertikal yang sudah kenyang alokasi DIPA APBN pusat justru disuapi puluhan miliar dari APBD daerah. Sementara untuk membangun jalan dan drainase rakyat, Pemkot malah berutang ke PT SMI sebesar Rp99,15 miliar yang bunganya dicekikkan ke pajak warga. Ketika APH lokal dibius hibah ratusan miliar, wajar rakyat bertanya: mana mungkin mereka berani menyentuh kasus Walikota?” papar Jarkot dalam orasinya.

Dampak dari tumpulnya penegakan hukum di daerah ini terlihat jelas pada penanganan skandal dugaan penggunaan dokumen palsu oleh Eka Afriana. Kasus yang memuluskan jalan Eka Afriana menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga menduduki posisi strategis sebagai pejabat teras Pemkot Bandar Lampung itu terkesan sengaja dibiarkan mandek tanpa kepastian hukum.

Tak hanya itu, Jarkot juga menyeret dugaan penyimpangan berbagai proyek fisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung yang ditengarai menjadi ladang bancakan para elite.

Dalam keterangan persnya melalui sambungan telepon WhatsApp pada Sabtu (10/10/2026) di Jakarta, Ketua Jarkot Bandar Lampung, Heriawan yang akrab disapa Bang Awan, menegaskan bahwa rakyat tidak akan membiarkan penegakan hukum dibeli oleh kekuasaan.

“Perjuangan kita belum usai. Ratusan massa akan terus bertahan di Jakarta sampai ada kepastian hukum tertulis dari Mabes Polri dan Kemendagri. Ini bukan sekadar tentang Eka Afriana atau Eva Dwiana, melainkan tentang masa depan keadilan di Kota Bandar Lampung. Jika tidak ada tanggapan, kita akan mengerahkan massa yang jauh lebih besar lagi,” tegas Bang Awan.

Senada dengan Ketua Jarkot, Koordinator Aksi, Alfriadi, menyatakan bahwa pengerahan massa ke pusat merupakan bentuk keputusasaan atas penegakan hukum di daerah yang dinilai sudah berada di titik nadir.

“Kami tidak akan berhenti di tengah jalan. Tiga kluster skandal ini—dokumen palsu, bancakan hibah, dan proyek Dinas PU—adalah bukti nyata bagaimana tata kelola pemerintahan di Bandar Lampung telah rusak. Pekan depan kami pastikan Jakarta kembali bergetar. Kami mendesak APH Pusat tidak memberi ruang kompromi sedikit pun!” cetus Alfriadi.

Jarkot memastikan konsolidasi massa gelombang kedua dari Bandar Lampung menuju Jakarta tengah dimatangkan untuk mengepung kembali markas APH Pusat dan Kemendagri pada pekan depan sampai ada kepastian penanganan kasus secara transparan dan independen. (Red)