Kuota Solar Lampung Bertambah 94 Ribu KL, Warga Masih Antre Semalaman, Dugaan Pelangsiran dan Intervensi Oknum Mengemuka
INFOSOSIAL.COM — Penambahan kuota Solar subsidi di Provinsi Lampung ternyata belum menjadi jaminan masyarakat mudah mendapatkan bahan bakar. Di tengah tambahan pasokan mencapai 94.134 kiloliter (KL), antrean kendaraan masih mengular, pengendara terpaksa menunggu berjam-jam hingga semalaman, sementara dugaan pelangsiran, pengisian berulang, penampungan, hingga intervensi oknum petugas kembali mencuat.
Situasi ini memunculkan pertanyaan yang semakin sulit dihindari ketika kuota bertambah, mengapa masyarakat masih kesulitan mendapatkan Solar?
Pemerintah Provinsi Lampung bersama sejumlah unsur terkait diketahui telah melakukan langkah penertiban dan pengawasan distribusi BBM subsidi, termasuk melibatkan Satpol PP dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).
Namun, di balik agenda penertiban tersebut, muncul informasi lapangan yang mengindikasikan dugaan penyimpangan distribusi masih berlangsung.
Jika informasi ini benar, persoalan Solar di Lampung bukan semata-mata soal ketersediaan stok, melainkan berpotensi menyentuh persoalan pengawasan, kebocoran distribusi, hingga integritas pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Kuota Bertambah, Antrean Tak Kunjung Tuntas
Lampung memperoleh tambahan kuota Solar subsidi sebesar 94.134 KL pada 2026. Dengan penambahan tersebut, alokasi yang sebelumnya 790.961 KL meningkat menjadi sekitar 885.095 KL.
Secara angka, tambahan pasokan itu seharusnya menjadi ruang untuk meredam antrean, memperbaiki distribusi, dan memastikan BBM subsidi lebih mudah diakses masyarakat yang berhak.
Namun, fakta antrean panjang di sejumlah SPBU justru menjadi alarm bahwa peningkatan kuota belum otomatis menjamin distribusi berjalan efektif.
Masyarakat masih dihadapkan pada antrean panjang. Pengendara harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan aktivitas ekonomi demi mendapatkan Solar.Kondisi ini memunculkan dugaan adanya persoalan di sepanjang rantai distribusi yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah volume kuota.
Jika pasokan bertambah tetapi kelangkaan di tingkat konsumen masih dirasakan, pemerintah dan pihak terkait perlu membuka evaluasi secara menyeluruh. Mulai dari realisasi penyaluran, pola transaksi, pengawasan kendaraan, hingga potensi penyimpangan di SPBU maupun di luar jalur distribusi resmi.
Truk Kebersihan Terpaksa Antre Semalaman
Dampak persoalan distribusi Solar bukan sekadar angka statistik.
Bagi masyarakat dan pekerja yang menggantungkan aktivitas pada BBM subsidi, antrean panjang berarti waktu produktif yang hilang dan pekerjaan yang terhambat.
Feri, pengendara truk kebersihan, mengaku harus menghabiskan waktu semalaman mengantre demi mendapatkan Solar.
“Waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat justru habis di tengah antrean SPBU.”
Pengakuan Feri kepada awak media di salah satu SPBU di Bandar Lampung, Jumat (20/11), menggambarkan betapa beratnya dampak persoalan distribusi BBM terhadap pekerja lapangan.
Kendaraan operasional yang seharusnya menunjang pelayanan kebersihan masyarakat pun tidak luput dari persoalan antrean.
Ironisnya, ketika masyarakat harus berjuang berjam-jam untuk mendapatkan Solar, muncul dugaan kendaraan tertentu justru dapat melakukan pengisian berulang atau memperoleh akses yang tidak sama dengan konsumen lainnya.
Situasi tersebut, apabila terbukti, berpotensi menciptakan ketimpangan dalam distribusi subsidi.
Dugaan Pelangsiran di Tengah Antrean: Siapa yang Mengawasi?
Informasi mengenai dugaan pelangsiran, penampungan, dan pengisian Solar secara berulang oleh kendaraan tertentu menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Praktik tersebut diduga terjadi di sejumlah titik dan disebut berpotensi melibatkan pola pengisian yang tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan kendaraan, melainkan mengarah pada pemindahan atau pengumpulan BBM.Meski demikian, dugaan tersebut membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan transaksi, identitas kendaraan, rekaman CCTV, serta penelusuran distribusi BBM setelah pengisian.
Pertanyaan mendasarnya adalah, jika dugaan aktivitas tersebut benar terjadi, bagaimana kendaraan yang melakukan pengisian berulang dapat beroperasi tanpa terdeteksi secara efektif?
Apakah sistem pengawasan telah berjalan maksimal?
Apakah pengendalian di SPBU hanya berfokus pada antrean, atau sudah menyentuh pola transaksi mencurigakan dan kemungkinan penyalahgunaan BBM subsidi?
Penertiban tidak seharusnya berhenti pada kehadiran petugas di lapangan, tetapi harus mampu mengidentifikasi sumber persoalan dan menindak setiap pelanggaran berdasarkan bukti.
Operator SPBU Mengaku Berada di Bawah Tekanan
Persoalan semakin serius setelah seorang operator SPBU berinisial MW mengungkapkan pengalamannya menghadapi dugaan tekanan dari oknum petugas agar kendaraan tertentu tetap dilayani.
MW mengaku pernah menghadapi kendaraan yang diduga memiliki ketidaksesuaian administrasi maupun spesifikasi, mulai dari STNK, pelat nomor, hingga kapasitas tangki.Namun, menurut pengakuannya, operator terkadang berada dalam posisi dilematis ketika menghadapi permintaan atau tekanan dari pihak tertentu.
“Kami sebagai operator sebenarnya ingin menjalankan aturan. Tetapi terkadang berada dalam posisi serba salah ketika ada tekanan dari oknum petugas agar kendaraan tertentu tetap diberikan Solar, meskipun ada ketidaksesuaian pada kendaraan tersebut,” ungkap MW.
Ia mengaku kondisi tersebut membuat operator menghadapi risiko dalam menjalankan prosedur pelayanan.
“Kalau kami menolak karena tidak sesuai aturan, kami khawatir menghadapi tekanan. Tetapi kalau dilayani, kami juga yang berhadapan dengan risiko pelanggaran. Seharusnya semua pihak sama-sama menjalankan aturan, bukan justru menekan operator,” tambahnya.
Pengakuan tersebut menjadi informasi yang tidak boleh diabaikan. Namun, kebenarannya tetap harus diuji melalui pemeriksaan independen, termasuk klarifikasi pihak yang disebut, penelusuran rekaman transaksi, CCTV, serta pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga memperoleh perlakuan khusus.
Jika dugaan intervensi terbukti, persoalan ini bukan lagi sekadar pelanggaran teknis pelayanan BBM, melainkan berpotensi menyentuh penyalahgunaan kewenangan dan merusak sistem pengawasan distribusi subsidi.
Aji Permana: Jangan Sampai Penertiban Hanya Jadi Panggung Seremonial
Tokoh pemuda Bandar Lampung, Aji Permana, menilai penambahan kuota Solar subsidi seharusnya dibarengi pengawasan yang lebih ketat dan transparan. Ia mempertanyakan efektivitas penertiban jika masyarakat masih menghadapi antrean panjang, sementara dugaan pengisian berulang dan pelangsiran terus muncul.
Menurut Aji, pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penampilan aktivitas penertiban, tetapi harus mampu membongkar persoalan yang terjadi di balik distribusi.
“Pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan antrean atau penertiban sesaat. Harus ada pemeriksaan menyeluruh terhadap siapa yang mengisi BBM, berapa kali kendaraan melakukan transaksi, ke mana BBM dibawa, dan apakah terdapat pola pengumpulan maupun pemindahan Solar dalam jumlah besar,” tegas Aji.
Ia meminta Pemprov Lampung, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, kepolisian, Satpol PP, serta instansi terkait tidak saling melempar tanggung jawab.
Menurutnya, jika pengawasan hanya dilakukan secara parsial, potensi kebocoran distribusi akan sulit dihentikan.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan Solar justru harus antre berjam-jam, sementara pihak yang diduga memanfaatkan celah distribusi malah lebih mudah memperoleh BBM. Ini harus dijawab dengan data, bukan sekadar pernyataan bahwa pengawasan sudah dilakukan,” ujarnya.
Pemprov Lampung Ditantang Membuka Data Pengawasan
Aji juga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait membuka evaluasi distribusi Solar subsidi secara transparan kepada publik.
Ia mempertanyakan sejumlah hal yang dinilai penting untuk mengungkap apakah tambahan kuota benar-benar berdampak terhadap masyarakat atau justru masih menghadapi persoalan dalam distribusi.Di antaranya:
- Berapa realisasi penyaluran Solar subsidi di setiap SPBU setelah tambahan kuota diberikan?
- Apakah terdapat kendaraan yang melakukan pengisian berulang dalam jumlah tidak wajar?
- Bagaimana pengawasan terhadap kendaraan dengan dugaan ketidaksesuaian STNK, pelat nomor, dan spesifikasi tangki?
- Apakah benar terdapat oknum petugas yang diduga mengintervensi operator SPBU?
- Apakah dugaan penampungan dan pelangsiran Solar telah diperiksa secara serius?
- Apakah terdapat pola transaksi yang mengindikasikan pengumpulan atau pemindahan Solar subsidi?
- Siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan dalam pengawasan distribusi?
Menurut Aji, transparansi data menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah tambahan kuota telah memberikan manfaat nyata atau masih terdapat persoalan yang menghambat distribusi.
“Masyarakat berhak mendapatkan Solar subsidi sesuai ketentuan tanpa harus kalah oleh dugaan praktik yang merugikan kepentingan umum,” tegasnya.
Jangan Sampai Pengawas Justru Menjadi Bagian dari Masalah
Persoalan distribusi Solar subsidi di Lampung kini tidak cukup dijawab dengan menambah kuota atau menggelar penertiban sesaat.
Ketika pengendara truk kebersihan harus mengantre semalaman, sementara muncul pengakuan operator mengenai dugaan tekanan dari oknum petugas, maka evaluasi pengawasan menjadi sesuatu yang mendesak.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap petugas yang ditugaskan mengawasi distribusi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, bukan justru diduga memberikan ruang bagi kendaraan tertentu untuk memperoleh perlakuan berbeda.
Aji Permana menegaskan, penertiban harus dilakukan secara objektif, tanpa pandang bulu, dan tidak berhenti pada pihak yang paling mudah dijangkau.
“Jangan sampai petugas yang ditugaskan mengawasi justru menjadi bagian dari persoalan yang seharusnya mereka selesaikan. Jika ada dugaan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan diproses sesuai ketentuan,” tandasnya.
Kini, publik menunggu langkah konkret Pemprov Lampung, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum.Tambahan kuota 94.134 KL seharusnya menjadi solusi, bukan sekadar angka di atas kertas.
Sebab, selama masyarakat masih kesulitan memperoleh Solar, sementara dugaan penyimpangan distribusi belum dituntaskan, pertanyaan tentang efektivitas pengawasan akan terus menghantui kebijakan BBM subsidi di Lampung.Solar subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Jika antrean rakyat terus panjang, sementara dugaan kebocoran distribusi tak kunjung terungkap, maka yang perlu diperiksa bukan hanya stok BBM, tetapi juga sistem pengawasan dan pihak-pihak yang berada di baliknya. (*)
INFOSOSIAL.COM — Mengawal kepentingan publik, menelusuri fakta, dan menguji transparansi.
























































You must be logged in to post a comment Login