INFOSOSIAL.COM — — Pergantian pucuk pimpinan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan. Selasa (6/10).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menunjuk kembali dr. Lukman Pura, Sp.PD., K-GH., MHSM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUDAM. Pada saat bersamaan, dr. Imam Ghozali, Sp.An., KMN., M.Kes yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama definitif sejak Agustus 2025, dicopot dari posisi tersebut.
Pergantian yang berlangsung cepat pada Selasa (6/10/2026) itu memunculkan pertanyaan publik seperti, apa alasan sebenarnya di balik pergantian nakhoda rumah sakit rujukan utama milik Pemprov Lampung tersebut?
Hingga kini, alasan resmi yang menjadi dasar pencopotan dr. Imam Ghozali belum sepenuhnya terbuka ke publik. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai persoalan internal RSUDAM.
Penunjukan kembali dr. Lukman Pura menjadi Plt Direktur RSUDAM juga menarik perhatian karena bukan nama baru di rumah sakit tersebut.
Dr. Lukman sebelumnya pernah memimpin RSUDAM sebelum tongkat estafet beralih kepada dr. Imam Ghozali.
Dengan kembalinya Lukman Pura sebagai Plt, publik tentu menanti apakah keputusan tersebut hanya bersifat administratif untuk mengisi kekosongan jabatan atau merupakan bagian dari agenda pembenahan manajemen RSUDAM.
Informasi yang berkembang di lingkungan Pemprov Lampung menyebutkan, kembalinya Lukman Pura dikaitkan dengan kebutuhan untuk melakukan penataan internal rumah sakit.
Namun, informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar tidak berkembang menjadi spekulasi tanpa dasar.
Pergantian pucuk pimpinan RSUDAM juga terjadi di tengah munculnya sorotan mengenai persoalan pembayaran remunerasi atau hak pegawai.
Sebelumnya, isu mengenai puluhan pegawai yang disebut belum menerima pembayaran sempat mencuat dan menjadi perhatian.
Manajemen RSUDAM sendiri telah memberikan penjelasan serta membantah adanya persoalan sebagaimana yang beredar. Sistem pembayaran disebut melalui tahapan verifikasi dan mekanisme administrasi tertentu.
Karena itu, penting bagi Pemprov Lampung maupun manajemen RSUDAM membuka informasi secara proporsional mengenai persoalan tersebut, termasuk memastikan apakah isu remunerasi memiliki hubungan dengan evaluasi terhadap kinerja manajemen sebelumnya atau sama sekali tidak berkaitan.
Pergantian pimpinan RSUDAM juga tidak bisa dilepaskan dari sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Mulai dari keluhan pelayanan pasien, khususnya peserta BPJS, persoalan tata kelola dan digitalisasi sistem informasi rumah sakit, hingga sorotan terhadap sejumlah kegiatan pembangunan dan pengadaan di lingkungan RSUDAM.
Berbagai kritik tersebut tentu tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran.
Namun, jika pemerintah daerah menjadikan persoalan tata kelola sebagai salah satu alasan evaluasi pimpinan, publik berhak mengetahui indikator dan hasil evaluasinya.
Apalagi RSUDAM merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah yang mengelola anggaran publik sekaligus menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan rujukan masyarakat Lampung.
Di tengah perubahan mendadak tersebut, pertanyaan berikutnya adalah mengenai posisi dr. Imam Ghozali setelah tidak lagi memimpin RSUDAM.
Sejumlah informasi menyebutkan namanya diproyeksikan mengisi posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Sementara informasi lain menyebut adanya kemungkinan penempatan di tingkat pusat, termasuk rumor mengenai posisi Komisaris BPJS Kesehatan.
Namun, hingga kini belum ada kepastian resmi mengenai jabatan baru tersebut.
Saat dikonfirmasi awak media mengenai keputusan tersebut, dr. Imam Ghozali memilih bersikap diplomatis.
“Karena saya adalah abdi negara, di mana pun saya ditempatkan, fight,” ujarnya, Selasa (6/10/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dirinya menerima keputusan penempatan baru sembari menunggu kepastian dari pemerintah.
Pergantian ini menambah dinamika estafet kepemimpinan RSUDAM dalam beberapa periode terakhir.
Pertama, dr. Lukman Pura memimpin RSUDAM hingga periode awal 2025.
Kedua, dr. Imam Ghozali kemudian dipercaya memimpin, sempat menjalankan tugas sebagai Plt sebelum akhirnya dilantik sebagai Direktur Utama definitif pada 8 Agustus 2025.
Ketiga, pada Oktober 2026, dr. Lukman Pura kembali ditunjuk sebagai Plt Direktur RSUDAM.
Perubahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kesinambungan kebijakan dan program strategis rumah sakit.
Sebab, setiap pergantian pimpinan berpotensi membawa perubahan terhadap arah kebijakan, struktur manajemen maupun target pelayanan.
Yang kini menjadi perhatian bukan semata siapa yang duduk di kursi Direktur RSUDAM.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah mengapa pergantian itu dilakukan dan apa indikator evaluasi terhadap kepemimpinan sebelumnya?
Jika pencopotan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Pemprov Lampung idealnya menjelaskan parameter evaluasi tersebut kepada publik.
Sebaliknya, jika pergantian merupakan bagian dari penyegaran organisasi, pemerintah juga perlu menyampaikannya secara terbuka agar tidak menimbulkan ruang spekulasi.
Terlebih RSUDAM mengelola pelayanan publik sekaligus anggaran pemerintah yang bersumber dari uang rakyat.
Publik membutuhkan kepastian bahwa pergantian pimpinan tersebut benar-benar ditujukan untuk memperbaiki pelayanan, memperkuat tata kelola dan meningkatkan akuntabilitas rumah sakit bukan sekadar pergantian jabatan.
Kini bola berada di tangan Pemprov Lampung.
Apakah kembalinya dr. Lukman Pura merupakan langkah penataan untuk memulihkan stabilitas RSUDAM, atau ada persoalan lain yang belum dibuka ke publik?
INFOSOSIAL.COM akan terus mengawal dinamika RSUDAM dan meminta seluruh pihak memberikan penjelasan berdasarkan fakta, dokumen dan keputusan resmi. (Zul)
You must be logged in to post a comment Login