Ketum PWRI: Publik Berhak Tahu Berapa Banyak dan Anggaran yang Dibutuhkan Buat KDMP Sebenarnya, Apakah Sudah Benar?

Dr. Suriyanto, Pd,.SH.,MH.,MKN

Praktisi Hukum/Akademisi/ Ketum PWRI RI

Program KDMP adalah program triliunan. Tapi ada satu bisik-bisik yang sudah beredar luas di publik dan di desa-desa, serta harus kita uji bersama kebenarannya Bersama, hal ini sangat penting, mengingat program ini Adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo Gibran di era kepemimpinannya.

Isu yang beredar kuat saat ini adalah sepertu kabar anggaran 1 gedung KDMP di RAB sekitar Rp1,6 Miliar. Tetapi yang cair sampai ke kontraktor diduga hanya sekitar Rp.800 sampai Rp.900 Juta, jadi selisihnya hampir 50 persen, hal ini menjadi tantangan semua pihak untuk membuktikannya, terutama pihak penegak hukum dan lahannya yang digunakan bahkan disinyalir masih dalam kawasan tanah LSD atau LP2B.

Apakah hal ini benar? Kami tidak menuduh. Kami bertanya. Karena kalau ini benar, maka ini adalah skandal korupsi terbesar di tingkat desa sepanjang Sejarah perkorupsian di Indonesia.

Logikanya sangat sederhana. Uang rakyat Rp.1,6 Miliar. Jikalau yang membangun hanya dibayar Rp.800 Juta, maka ke mana Rp.800 Juta sisanya?

Publik berhak bertanya dan mendapatkan bukti karena Pembangunan KDMP menggunakan uang rakyat. Bukan hanya katanya-katanya. Buktinya faktanya ada di 3 dokumen: RAB, SPK Kontrak, dan Bukti Transfer Pembayaran.

Tantangan kami kepada pemerintah adalah: kepada Kemenkop, BPKP, dan Kejaksaan. Tolong buka 100 sampel kontrak pembangunan KDMP untuk membuka kejelasan penggunaan anggaran rakyat.

“Berapa nilai di kontrak? Berapa yang ditransfer ke rekening kontraktor?”

Kalau angka di kontrak Rp.1,6 M dan transfer ke kontraktor juga Rp1,6 M, maka isu ini selesai. Kami minta maaf.

“Tapi kalau benar hanya Rp.800 – 900 Juta yang sampai, maka ini darurat.”

Kenapa hal ini penting? Karena gedung yang dibangun dengan dana setengah, pasti speknya dipangkas. Besi dikurangi. Semen diencerkan. Umur gedung tidak akan sampai 5 tahun.

Yang rugi siapa? Rakyat desa. Mereka dapat utang, dapat gedung jelek, dan dapat cicilan bank. Sementara yang memotong uangnya sudah pergi.10.

Hal tersebut adalah pola lama yang berulang. Proyek miliaran, potong 30-50% di jalan. Dari bansos sampai infrastruktur. Jangan sampai KDMP mengikuti pola yang sama.

Presiden Prabowo sudah perintahkan: Berantas mafia, berantas kebocoran. Nah, potensi kebocoran Rp.800 Juta per desa ini harus jadi prioritas bagi para penegak hukum.

Hitungannya gampang. Kalau isu ini benar terjadi di 10.000 desa saja, maka uang negara yang hilang Rp.8 Triliun. Cukup untuk bangun 2000 puskesmas.

Menuju APBN Gemuk dan Rakyat Makmur!
Maka langkahnya cukup jelas: Lakukan Audit Mendadak. BPKP wajib turun sekarang. Jangan tunggu 1 tahun. Cek fisik, cek kontrak, cek rekening.

Lakukan Transparansi total. Tempel RAB Rp.1,6 M di balai desa. Tempel juga bukti bayar ke kontraktor. Biar warga yang menghitung.

Beri Sanksi berat. Jikalau terbukti ada pemotongan, miskinkan pelakunya. Sita asetnya. Jangan kasih ampun. Karena ini uang makan rakyat dan masa depan rakyat.

Kami tidak anti KDMP. Kami justru paling mendukung. Tapi program sebaik apapun akan gagal kalau uangnya bocor di hari pertama hingga selesai.

Publik wajib tau. Dan satu-satunya cara tau adalah buka semua data. Buktikan bahwa Rp.1,6 Miliar benar-benar jadi gedung Rp1,6 Miliar. Jangan sampai Rp1,6 Miliar hanya jadi gedung Rp800 Juta. Publik menanti kebenarannya.(*)

Penulis : Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn

Sumber Berita: Ketum PWRI RI