Sinergi Lintas Sektor, Pemprov Lampung Jaga Pasokan dan Harga Bahan Pangan Jelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 H

Bandar Lampung, INFOSOSIAL.COM – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperketat pengawasan distribusi bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Ia menekankan agar inflasi dapat terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah lonjakan konsumsi tahunan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026). Rapat ini dihadiri jajaran Forkopimda, bupati/wali kota, serta pimpinan instansi vertikal terkait.

Gubernur Mirza menyoroti pola berulang setiap tahun, di mana semangat ibadah masyarakat di bulan Ramadan selalu dibarengi dengan peningkatan konsumsi. Kenaikan permintaan ini kerap memicu lonjakan harga jika tidak diantisipasi dengan pasokan yang tepat.

“Kelihatannya cuma naik Rp 5.000 atau Rp 10.000. Tapi kalau cabai naik Rp 10.000 dikali 9,5 juta penduduk yang makan, itu nilainya puluhan hingga ratusan miliar rupiah yang diambil dari kantong masyarakat,” ujar Gubernur.

Gubernur mencontohkan komoditas daging ayam yang konsumsinya mencapai 3-4 juta ekor per bulan di Lampung. Jika harga naik sedikit saja, akumulasi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat menjadi sangat besar dan mengurangi alokasi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan.

Sebagai daerah penghasil pangan, Gubernur menegaskan bahwa stabilitas harga di Lampung harus diprioritaskan menggunakan pasokan lokal. Ia meminta dinas terkait memastikan produksi beras, cabai, bawang, daging, dan telur aman hingga pasca-Lebaran.

“Prioritasnya adalah komoditas yang ada di Lampung. Strategi kita adalah menjaga pasokan stabil dengan memprioritaskan pasokan dari dalam daerah, baru kita bawa dari luar jika kurang,” tegasnya. Gubernur juga mengingatkan agar TPID tidak hanya bekerja reaktif seperti pemadam kebakaran. Menurutnya, intervensi pasar yang dilakukan terus-menerus tanpa memperbaiki tata niaga dan distribusi hanya akan membuat pemerintah kelelahan. (*)