Bandar Lampung, INFOSOSIAL.COM – Sinyal efisiensi ketat dinyalakan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Menghadapi kondisi keuangan daerah yang menantang, Gubernur mengeluarkan ultimatum kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghentikan kegiatan seremonial yang tidak penting. Hal ini terungkap dalam rapat tertutup yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis 5 Februari 2026.
Rapat ini berlangsung dengan protokol ketat; seluruh pejabat Eselon II diwajibkan hadir tanpa didampingi staf. “Ini bukan rapat biasa. Catatan ‘tanpa pendamping’ menunjukkan ada hal ekstra urgent yang harus dipatuhi langsung oleh para pimpinan dinas,” ujar salah satu sumber pejabat di lingkungan Pemprov Lampung.
Langkah ini diambil menyusul status APBD 2026 yang masuk kategori “Survival-Konsolidatif”. Gubernur Mirza tidak ingin anggaran yang terbatas habis hanya untuk acara formalitas.
Sebaliknya, ia mendesak agar seluruh aset pemerintah yang selama ini “tidur” segera dioptimalkan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Ada tiga poin utama: kurangi seremonial, pastikan belanja berdampak, dan OPD harus berpikir kreatif mencari potensi PAD dari aset masing-masing,” tambah sumber tersebut.
Rapat ini menjadi peringatan bahwa di tahun 2026, kinerja OPD tidak hanya dinilai dari penyerapan anggaran, tetapi juga kemampuan menghasilkan pendapatan. (Red)
You must be logged in to post a comment Login