WTP dan Luka Lama yang Belum Sembuh di Lampung Timur

Temuan Miliaran Rupiah, Proyek Bermasalah Berulang, Publik Menunggu Ketegasan

INFOSOSIAL.COM — Di atas kertas, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun di balik capaian administratif tersebut, sejumlah persoalan pengelolaan keuangan daerah justru masih menyisakan pekerjaan rumah bernilai miliaran rupiah yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.

Salah satu yang paling menonjol adalah temuan BPK terhadap proyek jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2023. (27/6).

Dalam laporan hasil pemeriksaannya, BPK menemukan kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2,27 miliar pada sejumlah paket proyek jalan. Hingga pertengahan 2026, pengembalian kerugian daerah tersebut disebut belum seluruhnya berhasil dipulihkan.

Temuan tersebut bukan berasal dari satu atau dua proyek semata.

BPK melakukan pemeriksaan terhadap 10 paket peningkatan dan rekonstruksi jalan yang dikerjakan oleh sembilan perusahaan konstruksi dengan total nilai kontrak mencapai Rp25,66 miliar.

Pemeriksaan dilakukan bersama PPK, PPTK, konsultan pengawas hingga melalui pengujian laboratorium independen. Hasilnya, ditemukan ketidaksesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan di lapangan.

Ironisnya, ketika temuan tahun 2023 belum sepenuhnya dituntaskan, BPK kembali menemukan persoalan serupa pada pekerjaan tahun anggaran 2024.

Pada tahun tersebut, Lampung Timur menganggarkan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp228,77 miliar dengan realisasi mencapai Rp182,53 miliar atau sekitar 79,79 persen dari total anggaran.

Dari realisasi tersebut, BPK memeriksa 11 paket pekerjaan yang terdiri dari sembilan proyek jalan dan dua proyek irigasi dengan total nilai kontrak mencapai Rp78,99 miliar.

Masalahnya tidak berhenti disana. Dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Lampung Timur Tahun 2025, BPK juga mencatat adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2,14 miliar dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp2,32 miliar pada 41 paket pekerjaan jalan, gedung, dan jaringan irigasi pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Temuan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp4,19 miliar serta potensi kelebihan pembayaran tambahan sebesar Rp192,35 juta. (Pemkab Lampung Timur)

Selain persoalan proyek fisik, BPK juga menemukan persoalan dalam pengelolaan anggaran daerah secara umum.

Terdapat ketidakcukupan dana sebesar Rp18,28 miliar yang berpotensi menimbulkan penundaan pembayaran utang belanja pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman, alat tulis kantor, bahan bakar minyak, dan pemeliharaan kendaraan pada 12 OPD tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan nilai mencapai Rp1,30 miliar, yang masih menyisakan kelebihan pembayaran sebesar Rp649,75 juta kepada pihak terkait. (Pemkab Lampung Timur)

Bagi sebagian pengamat, persoalan terbesar bukan terletak pada munculnya temuan audit, melainkan pada fakta bahwa temuan serupa terus berulang dari tahun ke tahun.

Pertanyaan publik pun sederhana, mengapa rekomendasi BPK belum mampu mencegah pola yang sama kembali terjadi?

Dalam setiap laporan audit, BPK selalu memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola, peningkatan pengawasan internal, hingga penagihan pengembalian kerugian daerah. Namun ketika temuan baru terus muncul sementara temuan lama belum sepenuhnya selesai, efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah menjadi sorotan. (Pemkab Lampung Timur)

Di sisi lain, opini WTP sejatinya bukan sertifikat bebas dari korupsi maupun jaminan tidak adanya penyimpangan anggaran. WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, bukan penilaian terhadap ada atau tidaknya tindak pidana korupsi. (Pemkab Lampung Timur)

Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk menuntaskan rekomendasi BPK, memulihkan kerugian daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang nyata.

Sebab pada akhirnya, persoalan terbesar bukan sekadar angka miliaran rupiah dalam laporan audit.

Melainkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menjaga uang rakyat agar tidak bocor di tengah jalan. (Red)