Connect with us

Hi, what are you looking for?

Berita Utama

Dugaan Pungli Terstruktur di Disdikbud Bandar Lampung Siap Dilaporkan, Pelaku Terancam Pidana Berat

Dugaan Pungli Terstruktur di Disdikbud Bandar Lampung Siap Dilaporkan, Pelaku Terancam Pidana Berat

INFOSOSIAL.COM – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) dan pemotongan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung memasuki babak baru. Setelah mencuatnya keluhan mengenai kewajiban iuran rutin tim hukum pada awal November 2026, kumpulan bukti dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana publik tersebut kini tengah disiapkan untuk dilaporkan secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

Laporan ini dihimpun berdasarkan pengakuan berbagai kepala sekolah jenjang SD hingga SMP se-Kota Bandar Lampung yang mengaku terbebani praktik setoran oknum pejabat dinas. (18/11).

Berlangsung Sejak Lama dan Lintas Periode Pejabat

Berdasarkan keterangan sejumlah narasumber di lingkungan pendidikan setempat, praktik dugaan pungli ini bukanlah fenomena baru, melainkan sudah berlangsung sejak cukup lama secara berkelanjutan.

Praktik ini disebut terjadi lintas periode kepemimpinan baik pada masa jabatan Kepala Dinas dan Kepala Bidang (Kabid) terdahulu yang kini sudah berganti, maupun masih terus berlanjut pada era pejabat yang menjabat saat ini. Bahkan, seorang mantan Kepala Dinas Pendidikan setempat juga turut disebut-sebut diduga masih memiliki pengaruh dan terlibat dalam pengendalian aliran setoran tersebut.

Modus Beragam Mulai Dari Iuran Tim Hukum hingga Setoran Dana BOS

Dari penelusuran di lapangan, praktik dugaan pungli yang dinilai sudah berjalan secara terstruktur, sistematis, dan masif ini dilakukan dengan berbagai modus seperti :

  1. Iuran Tim Hukum: Sekolah negeri tingkat TK, SD, hingga SMP diduga diwajibkan menyetor uang rutin sebesar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu setiap bulan dengan dalih pembayaran jasa pendampingan hukum (legal). Besaran iuran tersebut disesuaikan dengan jumlah siswa di masing-masing sekolah.
  2. Setoran Pencairan dan Perubahan Dana BOS: Para kepala sekolah diduga dimintai setoran antara Rp5 juta hingga Rp10 juta setiap kali pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, terdapat dugaan pungutan sekitar Rp500 ribu setiap kali sekolah mengajukan perubahan belanja maupun perubahan anggaran dana BOS, yang rata-rata diajukan 3 hingga 5 kali dalam setahun.
  3. Pungutan Insidental: Muncul pula keluhan mengenai permintaan dana untuk acara perpisahan pengawas dinas berkisar Rp500 ribu hingga Rp750 ribu per kepala sekolah.

Pengamat kebijakan publik dari Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP) Lampung, Gunawan Handoko, telah mengecam keras penarikan iuran berkedok jasa hukum tersebut. Menurutnya, langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi menjerumuskan para pendidik ke dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara.

Diinformasikan, ancaman sanksi hukum bagi pelaku Pungli dan pemotongan dana BOS siap menanti apabila dugaan pemotongan anggaran dan pungutan liar di lingkungan dinas pendidikan ini terbukti dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum, para oknum pelaku terancam jerat hukum berlapis, baik pidana maupun administratif:

Ancaman Pidana Korupsi (UU Tipikor)
Pemotongan dana BOS atau pemaksaan pembayaran oleh penyelenggara negara dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    • Pasal 12 huruf e (Pemerasan oleh Pegawai Negeri): Mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
    • Pasal 3 (Penyalahgunaan Wewenang): Oknum pejabat yang menyalahgunakan kewenangan hingga merugikan keuangan negara terancam pidana penjara minimal 1 tahun hingga 20 tahun atau seumur hidup, serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara.

Jerat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain UU Tipikor, pelaku pungli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga dapat dikenakan Pasal 423 KUHP terkait penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.

Sanksi Kepegawaian dan Administratif
Berdasarkan regulasi pengelolaan dana BOSP serta aturan disiplin ASN, pejabat maupun pihak sekolah yang terbukti melakukan penyelewengan dana pendidikan akan dikenakan sanksi berat berupa:

  • Pembebasan dari jabatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai ASN.
  • Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi (TGR) untuk mengembalikan seluruh dana yang telah dipotong.
  • Pemblokiran atau penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah pusat bagi daerah yang terbukti melakukan penyimpangan secara sistematis.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung belum membuahkan hasil. Elemen masyarakat dan praktisi pendidikan mendesak Inspektorat Kota Bandar Lampung, Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK untuk segera memanggil pihak-pihak terkait guna mengaudit aliran dana dan memberikan kepastian hukum agar dunia pendidikan terbebas dari praktik pungli. (*)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Batalkan balasan

You May Also Like

Info Daerah

Daihatsu Terios pertama kali terjun ke pasar Tanah Air 2006 silam. Setelah berumur 10 tahun lebih, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) sadar kalau persaingan...

Video

Terjadi Kebakaran Hebat di Pasar Krui Tanggamus Views: 2,549

Berita Utama

Ketua Umum Partai Garuda (Gerakan Perubahan Indonesia), Ahmad Ridha Sabana, mengaku sebagai adik dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),...

Berita Utama

INFO SOSIAL, LAMPUNG TENGAH —Penyelenggaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang dinilai rawan penyelewengan terus disorot. Selain soal kecurangan data kependudukan untuk diterima...

Exit mobile version