Hutan Kota : Mufakat Jahat Antara Pejabat dan Pengusaha

By : Pinnur Selalau.

Opini : Korupsi tak pernah mati. Hampir tiap hari kita membaca berita kasus tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan penangkapan itu tak membuat pelakunya menjadi jera. Malah membabi buta.

Bahkan, akhir-akhir ini bagai sebuah fenomena koruptor yang ditangkap oleh aparat penegak hukum bukan hanya pejabat eksekutif, tapi pejabat legislatif dan yudikatif juga banyak yang ditangkap karena dugaan kasus korupsi.

Kenapa korupsi seolah tak mau pergi dari negeri ini. Ternyata akar masalahnya adalah terjadinya kongkalikong antara uang dan kekuasaan. Uang ingin memperoleh kekuasaan dan kekuasaan dijadikan untuk mendatangkan uang. Klop sudah.

Pernyataan semakin menguatkan pernyataan bahwa power tend to corrupt. Karena terjadi penyalahgunaan fungsi antara uang dan kekuasaan inilah akhirnya korupsi hadir dan terus menggoda para pelaku pelakunya.

Pelaku utama dari kedua unsur tadi adalah pejabat dan pengusaha. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kedua aktor utama itu selalu menjadi tokoh sentral jika terjadi kasus kasus korupsi yang ditangani oleh KPK maupun Aparat Penegak Hukum lainnya.

Pejabat di negeri ini sangat mendewakan uang dan sering berlaku sebagaimana pengusaha yang gemar tampil mewah dan memiliki banyak uang. Gaya hidup hedonis menjadi panutan para pejabat itu yang seharusnya mereka tahu gaji dan kebutuhan hidupnya tak mungkin bisa untuk itu.

Setelah kita merdeka apakah situasi juga berubah saat pejabat koloial itu digantikan oleh pejabat pejabat negeri sendiri. Tentunya kondisi ini masih banyak perdebatan. Sebagai bangsa yang merdeka kita telah mengalami perubahan dalam hal akses pendidikan dan pelayanan publik lainnya.

Namun, terkait dengan mental pejabat pejabat yang menjalankan roda pemerintahan saya rasa kita masih sepakat belum ada perubahan yang signifikan-hampir sama dengan masa kolonial.

Masih ditemui di negeri ini pejabat yang berkedudukan tinggi sewenang wenang terhadap bawahan. Bahkan masih banyak ditemui pejabat pejabat yang minta diperlakukan khusus sebagai “Tuan” ketika mereka berkepentingan dengan pelayanan publik. Sedangkan dalam gaya hidup mereka betul betul tak mau dikatakan sebagaimana gaya hidup bawahan.

Padahal yang membedakan antara bawahan dan atasan adalah soal tanggung jawab pekerjaan. Di mana pejabat atau atasan pasti mempunyai tanggung jawab yang besar.

Dan untuk hal yang satu ini, yaitu korupsi, bisa dikatakan malah sama persis dengan pejabat kolonial. Saya takut jangan jangan perilaku korupsi pejabat kita malah melebihi perilaku pejabat kolonial.

Begitupula sebaliknya yang dilakukan oleh pengusaha. Mereka sering bertingkah sebagaimana pejabat yang mempunyai kekuasaan. Mereka seolah olah yang mempunyai aturan hingga berpolah seenak jidatnya. Mereka sering masuk di area penentu kebijakan bahkan sering mempengaruhi produk produk regulasi hingga berpihak padanya.

Salah satu contoh diantaranya, pengalih pungsian hutan kota way halim menjadi kawasan bisnis, dan proyek panas bumi di Lampung Barat yang berpotensi merusak hutan TNBBS yang merupakan paru-paru dunia, dengan dalih investasi dan kebutuhan energi.

Di negeri ini pengusaha hampir pasti selalu menang di depan pengadilan jika berhadapan dengan masyarakat, ini semua karena memang kadang regulasi atau atiran yang ada kadang seringkali isinya menguntungkan para pemilik modal itu.

Inilah silang sengkarutnya hubungan uang dan kekuasaan yang akhirnya berlaku cara cara kotor untuk bisa sama sama saling terpenuhi kepentingannya. Uang dan kekuasaan mengubah status orang yang berbeda beda di tengah masyarakat- ada yang kaya ada yang miskin. Ada pejabat dan ada juga bawahan.

Berawal dari sini uang menjadi sarana seseorang untuk menaikkan gengsi di tengah tengah masyarakat di mana dengan cara memilikinya dengan jumlah banyak maka masyarakat disekitarnya akan menyebutnya dengan sebutan Kaya.

Karena kaya adalah gengsi yang menggiurkan bagi sebagian masyarakat yang sudah konsumtif maka keinginan untuk mempunyai uang dengan jumlah banyak menjadi target utama. Dan ini menjadi impian pejabat pejabat itu.Akhirnya jalan pintas adalah bermufakat jahat dengan para pengusaha.

Setali tiga uang dengan yang dilakukan oleh pejabat itu adalah apa yang dilakukan para pengusaha. Mereka melihat celah yang terbuka dari mental sebagian pejabata yang begitu bernafsu dengan uang. Mereka memanfaatkan celah ini untuk bisa bertindak mewakili para pejabat itu. Sering kita lihat para pengusaha di depan publik sering lebih dihormati oleh para bawahan karena mereka memiliki kuasa sebagaiman atasannya.

Dan ini seringkali kita rasakan bagaimana mereka bisa menggerakkan instansi publik agar mengikuti kehendaknya supaya usaha yang dijalankannya lancar dan tanpa halangan.

Kasus penguasaan dan alih fungsi hutan, tambang dan aneka usaha besar di negeri ini selalu berpihak pada pengusaha. Regulasi selalu dibuat seperti untuk mengakomodir kepentingan mereka. Baik instansi sipil dan militer seolah pembeking semua kegiatannya.

Kesilangsengkarutan hubungan antara pengusaha dan pejabat inilah yang pada akhirnya menumbuhkan bibit bibit korupsi ini. Dengan adanya hubungan yang kotor dari keduanya korupsi seolah olah mendapat pupuk yang bagus untuk menyemainya.

Pinnur Selalau

Saya seorang Jurnalis juga pemerhati berbagai hal yang menyukai dunia tulis menulis, berasal dari kampung di Kabupaten Lampung Barat tepatnya Desa Pekon Balak Kecamatan Batu Brak yang Hijrah ke Kota Bandar Lampung puluhan tahun yang lalu.

Bandar Lampung: 29 September 2026.