Diduga ada Gudang Solar Subsidi di Depan SPBU Garuntang, APH di Lampung Didesak Bertindak

INFOSOSIAL.COM — Dugaan aktivitas penimbunan solar bersubsidi di sebuah gudang di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Garuntang, Kota Bandar Lampung, meresahkan masyarakat sekitar dan memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan distribusi BBM dan tindak lanjut aparat penegak hukum. (28/10).

Gudang yang disebut-sebut berkaitan dengan seorang oknum TNI Angkatan Laut (TNI AL) bernama Gofur itu berada tepat di depan SPBU 24.352.39. Menurut keterangan warga yang disampaikan kepada media, aktivitas keluar-masuk kendaraan pengangkut BBM diduga masih berlangsung, meski keberadaan lokasi tersebut diklaim telah lama menjadi perhatian masyarakat.

Jika dugaan itu benar, persoalannya bukan sekadar keberadaan gudang penyimpanan BBM. Publik berhak mengetahui apakah solar yang ditampung berasal dari distribusi resmi, apakah terdapat penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi, serta siapa saja pihak yang bertanggung jawab.

Pertanyaan dasar masyarakat adalah sudahkah dugaan ini diperiksa secara serius oleh aparat yang berwenang?

Lokasi mencolok, publik pertanyakan pengawasan

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut lokasi gudang tersebut mudah terlihat karena berada di tepi Jalan Yos Sudarso, tepat di seberang SPBU.

“Terletak persis di depan SPBU, semua orang bisa melihatnya, tapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Apakah karena pemiliknya anggota TNI AL maka hukum tidak berlaku?” ujar Iw (inisial) warga tersebut, sebagaimana keterangan yang disampaikan pada Minggu (13/9/2026).

Pernyataan warga itu mencerminkan kecurigaan masyarakat terhadap dugaan belum adanya penindakan. Namun, untuk memastikan apakah aparat telah melakukan pemeriksaan, penyelidikan, atau langkah penegakan hukum lainnya, diperlukan konfirmasi resmi dari instansi terkait.

Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan terverifikasi mengenai status hukum gudang tersebut, legalitas penyimpanan BBM mulai dari RT setempat, maupun identitas pihak yang secara resmi bertanggung jawab atas operasionalnya.

Meski demikian, ketidaktahuan perangkat lingkungan tidak serta-merta membuktikan adanya pembiaran atau keterlibatan dalam dugaan aktivitas ilegal. Namun, keterangan resmi dari RT dan lurah penting untuk memperjelas sejak kapan gudang tersebut beroperasi, apakah pernah ada laporan warga, serta apakah pemerintah setempat pernah melakukan pemeriksaan atau koordinasi dengan aparat terkait.

“Karena itu, dugaan keterlibatan oknum TNI AL dan kemungkinan adanya pihak yang melindungi aktivitas tersebut perlu diuji melalui penyelidikan, bukan disimpulkan hanya berdasarkan keterangan warga sini aja”desak warga.

Sorotan masyarakat mengarah pada Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipiter) Polda Lampung serta Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), yang diminta memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut atas informasi tersebut.

“Masyarakat menilai, dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi tidak cukup dijawab dengan pemeriksaan administratif semata apabila ditemukan indikasi tindak pidana. Penelusuran harus mencakup asal-usul BBM, jalur distribusi, pihak pemasok, penerima, hingga transaksi yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan tersebut.”ucap iw.

Menurutnya apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, aparat perlu mengambil langkah sesuai kewenangan dan prosedur hukum, termasuk mengamankan barang bukti melalui mekanisme yang sah.

“Jika benar terdapat anggota militer yang terlibat, dugaan pelanggaran maupun tindak pidananya harus ditangani oleh institusi yang berwenang sesuai ketentuan hukum. Pangkat, jabatan, ataupun kedinasan tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan pemeriksaan.”pinta warga setempat.

Lima tuntutan masyarakat setempat.

Masyarakat meminta aparat dan instansi terkait segera menindaklanjuti dugaan tersebut melalui langkah-langkah berikut:

1. Kapolda Lampung diminta memastikan adanya pemeriksaan atas informasi dugaan penimbunan solar subsidi di Jalan Yos Sudarso, Garuntang.

2. POMAL diminta memeriksa dugaan keterlibatan anggota TNI AL apabila terdapat bukti atau informasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Aparat berwenang diminta menelusuri asal-usul BBM, dokumen pengangkutan, catatan transaksi, serta kendaraan yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut.

4. Penyidik diminta mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang mengarah pada jaringan distribusi ilegal atau upaya menghalangi penegakan hukum.

5. Instansi terkait diminta menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang berlaku.

Iw salah satu tokoh setempat menerangkan solar bersubsidi merupakan komoditas yang penyalurannya diatur negara untuk kelompok pengguna yang berhak. “Apabila terbukti dialihkan atau diperdagangkan melalui mekanisme yang melanggar ketentuan, praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan mengganggu distribusi energi bersubsidi.”ujarnya.

Warga sepakat karena itu, dugaan aktivitas gudang di Garuntang tidak seharusnya dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan. Aparat perlu memastikan fakta di lapangan, memeriksa legalitas kegiatan, serta mengumumkan langkah penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Di sisi lain, pihak yang disebut bernama Gofur perlu memberikan kejelasan dugaan yang diarahkan kepadanya. Kepada pengelola gudang, pengelola SPBU 24.352.39, Polda Lampung, dan POMAL menjadi bagian penting untuk melengkapi informasi kepada masyarakat.”jelasnya.

Iw menjelaskan publik tidak membutuhkan vonis dan dugaan melalui pemberitaan. Publik membutuhkan kepastian bahwa setiap dugaan diperiksa secara serius dan setiap pelanggaran yang terbukti ditindak sesuai hukum.

“Jika tidak ada pelanggaran, hasil pemeriksaan semestinya dapat menjernihkan kecurigaan masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus berjalan tanpa tebang pilih.”tandas. (Zul)