INFOSOSIAL.COM– Estimasi biaya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang mencapai Rp1,1 triliun dalam kurun waktu 1,5 tahun memicu sorotan tajam. Angka yang dirilis Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum (CELIOS) ini dinilai sangat besar dan jika dialokasikan untuk kebutuhan dasar, dapat memberikan dampak nyata bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan perhitungan peneliti hukum CELIOS, Muhammad Saleh, dana sebesar Rp1,1 triliun tersebut cukup untuk membangun 20 hingga 30 unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D. Setiap RSUD Tipe D umumnya membutuhkan biaya pembangunan antara Rp20 hingga Rp30 miliar, lengkap dengan fasilitas dasar dan ruang rawat yang dapat melayani kebutuhan kesehatan warga di tingkat kabupaten atau kecamatan.
“Jika dibandingkan, dana sebesar itu bukan angka kecil. Satu RSUD Tipe D bisa menampung ribuan pasien setiap tahunnya, mengurangi beban rujukan ke kota besar, dan mendekatkan akses pengobatan bagi masyarakat pedalaman. Artinya, ada pilihan prioritas lain yang bisa diambil,” ujar Saleh saat podcast di kantor Suara.com, Jakarta Barat, dikutip Senin (15/6/2026).
Angka ini pun terasa semakin kontras dengan kondisi fiskal daerah yang sedang tertekan. Beberapa provinsi seperti Maluku Utara dan Riau dilaporkan mengalami kesulitan keuangan hingga belum mampu membayar gaji tenaga pendidik secara tepat waktu.
Selain untuk fasilitas kesehatan, nilai Rp1,1 triliun juga setara dengan total anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu yang hanya sekitar Rp900 miliar pasca efisiensi, serta 10 kali lipat anggaran tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Sepanjang 1,5 tahun terakhir, Presiden Prabowo diketahui telah melakukan setidaknya 56 kali kunjungan internasional ke berbagai wilayah. Rata-rata biaya per perjalanan menurut estimasi CELIOS mencapai Rp22,5 miliar, dengan rincian berbeda tergantung tujuan: Asia Rp5–10 miliar, Timur Tengah Rp10–20 miliar, Eropa Rp25 miliar, dan Amerika Rp30 miliar.
Pemerintah sendiri sebelumnya menyatakan bahwa sebagian biaya di luar anggaran resmi ditanggung oleh dana pribadi Presiden, serta jumlah rombongan perjalanan telah ditekan. Namun, hingga saat ini belum ada rincian laporan keuangan resmi yang dipublikasikan secara terbuka untuk dikaji publik.
Muhammad Saleh menegaskan bahwa perbandingan ini bukan bermaksud menafikan pentingnya diplomasi negara, melainkan mengingatkan agar penggunaan anggaran negara tetap berpihak pada kebutuhan mendesak rakyat.
“Diplomasi tetap dibutuhkan, tapi harus seimbang. Jangan sampai kebutuhan mendasar seperti kesehatan dan kesejahteraan pendidik terabaikan hanya karena anggaran terpakai untuk perjalanan yang belum terukur dampak ekonominya secara jelas,” pungkasnya.
Catatan: Angka Rp1,1 triliun merupakan hasil estimasi perhitungan CELIOS, bukan data resmi pemerintah. Diskusi ini tetap membutuhkan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat melihat gambaran yang utuh. (*)
You must be logged in to post a comment Login