INFOSOSIAL.COM——Di lereng sejuk Kabupaten Lampung Barat, tepatnya di kawasan BBI Hanakau, Kecamatan Sukau, sebuah gagasan tentang masa depan sedang disiapkan. Bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya merangkai ulang harapan: menghadirkan pendidikan yang lebih merata, lebih dekat, dan lebih relevan bagi masyarakat.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan tersebut. Baginya, ini bukan proyek biasa, melainkan bagian dari strategi memperkuat kualitas sumber daya manusia di provinsi yang masih menghadapi ketimpangan akses pendidikan.
Lahan seluas 12 hektare telah disiapkan. Namun realitas di lapangan membuat rencana itu harus disusun lebih realistis. Sebagian besar lahan masih tercatat sebagai aset Dinas Perkebunan dan digunakan untuk pembibitan. Artinya, ruang yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah diperkirakan hanya berkisar lima hingga tujuh hektare.
Di tengah keterbatasan itu, pemerintah tetap mencoba memaksimalkan fungsi lahan. Tidak hanya untuk sekolah, sebagian area juga direncanakan mendukung pembangunan Koperasi Merah Putih—sebuah sinyal bahwa pendekatan pembangunan di wilayah ini mulai diarahkan lebih terpadu: pendidikan berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi lokal.
Cerita Sekolah Rakyat di Lampung sendiri sebenarnya sudah dimulai lebih dulu. Di Lampung Selatan, sebuah sekolah berasrama telah berjalan sejak Agustus 2025, menampung puluhan siswa yang belajar dalam sistem terpadu. Menyusul kemudian di Bandarlampung dan Lampung Timur, model sekolah serupa hadir dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada—mulai dari Balai Latihan Kerja hingga Sanggar Kegiatan Belajar.
Pola ini memperlihatkan satu hal penting: ekspansi pendidikan alternatif di Lampung masih bertumpu pada adaptasi ruang yang tersedia, bukan pada infrastruktur yang benar-benar dirancang sejak awal.
Karena itu, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung Barat menjadi menarik. Ia menawarkan kemungkinan berbeda—membangun dari nol, merancang sistem sejak awal, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan wilayah.
Di saat yang sama, pemerintah pusat juga tengah membangun fasilitas Sekolah Rakyat di kawasan Kotabaru, Lampung Selatan. Ini memberi sinyal bahwa program tersebut bukan sekadar inisiatif daerah, melainkan bagian dari arus kebijakan yang lebih luas.
Namun pertanyaan besarnya tetap sama: sejauh mana Sekolah Rakyat mampu menjawab persoalan mendasar pendidikan di Lampung? Apakah ia akan menjadi solusi jangka panjang, atau sekadar tambalan di tengah keterbatasan sistem yang ada?
Di Hanakau, jawaban itu belum terlihat. Yang ada baru sebidang lahan, rencana yang mulai disusun, dan harapan yang perlahan ditanam.(*)
