INFOSOSIAL.COM—– Selaras dan searah dengan kebijakan dari pusat. Efisiensi anggaran dengan didukung oleh belanja yang efektif dan lebih baik (spending better) serta akselerasi penyerapan belanja (spending faster) agar pembangunan bisa terwujud lebih cepat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. (2/24/25).
Meskipun total anggaran naik, dilakukan pemangkasan (efisiensi) anggaran di hampir seluruh OPD untuk rasionalisasi belanja dan penyesuaian pendapatan. Faktor penyebab penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga APBD agar tetap efektif, efisien, dan akuntabel di tengah dinamika keuangan daerah.
Tujuannya adalah mengurangi pemborosan dan menekan biaya yang tidak perlu. Peningkatan Kinerja guna memastikan program pemerintah tepat sasaran dan berkesinambungan. Lalu, mewujudkan Pemerintahan Bersih dan mencegah tindak pidana korupsi dan KKN melalui pengelolaan anggaran yang transparan serta Meningkatkan Kepercayaan Publik demi wujudkan kepercayaan masyarakat melalui layanan publik yang transparan berkualitas dan akuntabel.
Rasionalisasi di sini berarti merestrukturisasi, menstandardisasi, dan mengatur ulang proses kerja agar lebih logis, hemat, dan terukur. Salah satu contoh penerapan di Provinsi Lampung adalah terus menguat seperti banyaknya aplikasi Digitalisasi salah satunya penggunaan Katalog Elektronik Versi 6.0 (e-catalogue) untuk pengadaan barang atau jasa, mempercepat transaksi, dan meminimalisir interaksi fisik untuk efisiensi lalu aplikasi unggulan lainya seperti Lampung-In (Super Apps), Gelatik (Gerbang Layanan TIK), Si Gajah & Sigap Lampung dan banyak lagi lainnya
Program-program Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sangat sejalan dan sudah berjalan sejak 2025 dengan prinsip manajemen operasional modern dan teori organisasi. Rasionalisasi dalam konteks profesional, bukanlah sekadar pengurangan kinerja, melainkan upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi.
Lalu diketahui, dibeberapa OPD sudah banyak menjalankan rasionalisasi belanja dengan penghematan anggaran rapat dan konsumsi melalui collaborative tools (rapat daring).
Prioritas Gubernur Tidak ‘Senggol’ Gaji Dan TPP ASN Provinsi Lampung
Dengan demikian, terjadi pergeseran alokasi dari belanja yang kurang prioritas diarahkan ke sektor prioritas, yang secara total dianggap dapat meningkatkan nilai APBD Provinsi Lampung Perubahan, namun dibalik itu Gubernur Mirza tetap menuntut dan mengarahkan bahwa efisiensi operasional tak berdampak secara professional tanpa menggangu Belanja Pegawai dan Operasional tetep prioritas utama, termasuk gaji, tunjangan, dan operasional OPD serta PPPK sehingga ASN dan lainnya dapat bekerja secara optimal, kreatif dan efisien hingga Pemerintah Provinsi Lampung selain disebut Spending Better For Good Governance sebab spending better for spending faster.
Meski, terdapat catatan mengenai adanya tunda bayar pada APBD TA 2025 senilai kurang lebih Rp150 miliar hingga Rp200 miliar yang mulai dibayarkan secara bertahap pada Februari 2026 setelah reviu Inspektorat selesai.
Dimana, reviu Inspektorat adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan, laporan keuangan, atau dokumen kinerja oleh auditor atau APIP untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa data yang disajikan sesuai standar, tanpa melakukan pengujian mendalam seperti audit agar pengelolaan kas dapat dilakukan secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
Secara tegas, Plt Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri menyampaikan pada Tim Ekbis pada 9 Februari 2026 dan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung memastikan tunda bayar APBD 2025 mulai direalisasikan pada Februari 2026. Rabu (21/1/2026).
Didapatkan informasi juga, pembayaran akan dilakukan bertahap sesuai aturan setelah melalui proses review Inspektorat, soal mekanisme ini untuk memastikan pekerjaan benar-benar selesai dan menghindari pencatatan ganda. Pemprov memperkirakan nilai tunda bayar sekitar Rp150 miliar, jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, serta menegaskan kinerja OPD tetap terjaga.
Pada tahun anggaran 2026 ini. Meski terdampak penurunan dana transfer pusat ke daerah. Sehingga Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan target efisiensi anggaran belanja APBD tahun 2026 sebesar hampir Rp600 miliar dengan kisaran Rp580-600 miliar.
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung melalui Sekda Marindo pada hari rabu 12 November tahun 2025 lalu, menginformasikan efisiensi tersebut tidak terdampak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada tahun 2026, Pemprov Lampung tetap memprioritaskan TPP ASN menjadi bagian belanja yang diprioritaskan dan tetap dibayarkan penuh guna menjaga semangat kerja dengan fokus efisiensi pada pengurangan belanja OPD dan penundaan kegiatan non-prioritas.
Tentunya Strategi Anggaran Pemprov Lampung pada tahun 2026 Spending Better For Good Governance akan berkembang menjadi Spending Faster. Maka pemerintah melakukan simulasi pemangkasan anggaran untuk kegiatan yang belum mendukung program prioritas nasional atau RPJMD tahun ini juga berkemungkinan akan ditunda ke 2027 atau 2028.
Salah satu langkah Gubernur Mirza ini sesuai dengan prinsip dasar Kemenkeu RI, dimana Belanja yang Lebih Baik untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik itu adalah konsep pengelolahan keuangan publik yang berfokus pada peningkatan kualitas belanja negara, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Konsep ini menekankan bahwa setiap rupiah uang negara harus dibelanjakan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dapat langsung dirasakan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan, mengurangi pemborosan, dan mencegah korupsi.
Fokus efisiensi APBD tahun 2026 Spending Better (Belanja Berkualitas) bukan berarti “pelit“, Pemprov Lampung melakukan penyesuaian belanja pada operasional organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjaga tunjangan pegawai, guru, dan tenaga kesehatan tetap berjalan. Artinya, dengan kebijakan ini, Pemprov Lampung berupaya menjaga kesejahteraan pegawai di tengah efisiensi anggaran daerah.
Tentu, akan ada beberapa kendala dan masalah utama dalam mengadopsi prinsip diatas. Sebab, kebijakan ini menjadi budaya baru dalam pemerintahan yang mengadopsi dimana sector-sektor ekonomi dan bisnis ini akan jadi tuntutan publik dalam menerapkan efisiensi layaknya sektor bisnis.
Agar tidak terjadi resistensi, Pemprov Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Mirza dan Wakil Jihan sebagai Pejabat utama Pemprov disusul Sekretaris Daerah (Sekda) Marindo Kurniawan, para Asisten, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, serta Kepala Biro pasti akan mengawal dan mengawasi ketidakseimbangan kapasitas SDM dan Infrastruktur Tuntutan efisiensi tinggi tidak dibarengi dengan kompetensi SDM aparatur yang merata agar tidak terjadi kesenjangan dan terwujud kualitas pelayanan publik yang berkualitas.
Peran Pers Media Massa
Selain itu, sebagai pilar keempat dalam konteks demokrasi adalah Pers atau Media Massa, yang berfungsi sebagai pengawas eksternal di luar eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat dilibatkan karena sebagai Tupoksi utamanya adalah menyebarkan informasi dan menjadi Jembatan Komunikasi, mendidik publik dengan memberikan informasi yang kredibel dan edukatif kepada masyarakat, melakukan pengawasan (kontrol sosial) terhadap jalannya pemerintahan seperti mengawasi kebijakan pemerintah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan korupsi atau kolusi dan nepotisme, lalu memastikan transparansi informasi, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah, swasta dan rakyat.
Karena, resistensi ini dapat disebut merupakan dinamika sosial-politik yang muncul saat masyarakat merasa tertekan. Namun, dalam birokrasi pemerintah dapat diwujudkan melalui pendekatan manajemen sektor publik yang mengadopsi teknik dan prinsip ekonomi bisnis pada sektor swasta ke untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan pada masyarakat.
Ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi terjadi dalam lingkungan masyarakat sebab resistensi tak hanya sekadar langkah nyata yang dilakukan masyarakat, namun juga sebagai bentuk sikap perlawanan atas tindakan atau pendapat yang mengandung kontra terutama dalam Ekonomi dan Bisnis di Provinsi Lampung, contohnya baru – baru ini dalam sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan dan peternakan.
Penerapan program Pemprov Lampung soal New Public Management (NPM) tak hanya berfokus pada teknik administratif dan pengukuran kinerja, namun meremehkan perubahan substantif. Hal ini menyebabkan reformasi hanya menjadi formalitas tanpa perubahan budaya kerja sesungguhnya.
Visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” dan 18 program kerja yang disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin Briefing Perdana bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang diikuti Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Lantai III Balai Keratun, Bandar Lampung, Senin (3/3/2025). Tentunya bertujuan mentransformasi birokrasi agar lebih responsif dan kompetitif, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala secara prosedural.
Namun, tercatat dari berbagai Lembaga dan lainnya. Ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2025-2026 menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan triwulanan yang stabil (mencapai 5,28% sampai akhir 2025). Pertumbuhan ini salah satunya didorong oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. (HZ)
