INFO SOSIAL, BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menerima visitasi Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) dalam rangka penilaian ASKOMPSI Digital Leadership Government Award Tahun 2025 bertempat di Ruang Kerja Sekda, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian terhadap kepemimpinan digital Sekretaris Daerah se-Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis mereka dalam mengorkestrasi transformasi digital di daerah.
ADLG Award 2025 hadir sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menekankan pentingnya mewujudkan pemerintah digital yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi visitasi, Sekdaprov Marindo menegaskan pentingnya integrasi digitalisasi sebagai langkah fundamental menuju pemerintahan yang efisien dan adaptif.
“Saya sudah melihat bagaimana pentingnya integrasi digitalisasi. Namun sebelum dilakukan integrasi sepenuhnya, diperlukan integrasi data yang dilakukan dalam platform digitalisasi data untuk memudahkan prosesnya. Kita ingin ke depan Lampung bisa sepenuhnya terdigitalisasi setelah semua data terintegrasi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov menekankan bahwa konsep menyatukan Indonesia dimulai dari penyatuan data di tingkat daerah.
“Konsep menyatukan Lampung, menyatukan Indonesia itu diawali dari masing-masing daerah yang menyatukan datanya secara bottom-up. Jika semua provinsi memiliki data yang terintegrasi, maka satu data Indonesia akan terwujud,” lanjutnya.
Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Marindo memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mengembangkan program unggulan ‘Lampung-in’ yang merupakan sebuah super apps yang menjadi wajah digitalisasi pelayanan publik di daerah.
“Lampung-in mengintegrasikan berbagai data dan layanan publik di Provinsi Lampung. Gubernur dan Wakil Gubernur sangat mendorong digitalisasi, khususnya di bidang pelayanan publik. Aplikasi ini menjadi saluran komunikasi masyarakat dengan pemerintah, termasuk untuk pengaduan dan evaluasi pelayanan publik,” jelasnya.
Selain itu, Sekdaprov juga menerangkan bahwa Lampung-in juga memuat fitur-fitur penting seperti informasi pasar, pembayaran pajak, hingga akses terhadap data layanan publik lainnya.
“Meski Lampung-in merupakan hasil adaptasi dari sistem lain, kami terus melakukan pengembangan sesuai kebutuhan masyarakat Lampung,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Digitalisasi adalah akar dari pelayanan publik dan akar dari pemerintahan itu sendiri,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Inixindo Jogja, Andi Yuniantoro, yang hadir sebagai bagian dari tim penilai ASKOMPSI, mengapresiasi pandangan dan komitmen Sekdaprov Lampung dalam membangun fondasi digital berbasis data.
“Bapak sudah memahami dengan baik konsepsi dari data itu sendiri. Digitalisasi akan berjalan dengan baik jika hulunya, yaitu data, sudah beres. Fokus Bapak pada integrasi data dan keamanan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun pemerintahan digital,” ucapnya.
Melalui visitasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan kesiapannya menuju pemerintahan yang semakin terbuka, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital. (*).
