Lampung Tingkatkan Akses dan Mutu Pendidikan, Dari Kesenjangan Menuju Pemerataan

Oleh : Ellya Najwa Ramadhani
(Penulis Adalah Siswa SMA Negeri 10 Bandar Lampung)

Di ujung selatan Pulau Sumatera, Provinsi Lampung membentang luas dari pesisir pantai, dataran rendah, hingga lereng pegunungan yang hijau.

Wilayah seluas lebih dari 35 ribu kilometer persegi ini memiliki sejarah panjang dalam membangun pendidikan bagi warganya.

Berdasarkan data resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tahun 2024, tantangan utama yang dihadapi selama bertahun-tahun adalah kesenjangan akses dan hambatan biaya, terutama di jenjang pendidikan menengah. Saat itu, Angka Partisipasi Sekolah usia 16–18 tahun baru mencapai 72,35 persen, artinya hampir 28 dari 100 anak usia tersebut tidak bersekolah, dan hanya sekitar 64 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA/SMK, sebagian besar berhenti karena kendala ekonomi dan jarak sekolah yang jauh.

Di daerah pesisir dan pegunungan seperti Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Way Kanan, anak-anak harus menempuh perjalanan berjam-jam berjalan kaki atau menyeberangi sungai, sementara berbagai pungutan biaya sekolah menjadi beban berat bagi keluarga petani dan nelayan yang penghasilannya tidak menentu.

Kondisi ini berubah nyata mulai tahun ajaran 2025/2026, saat pemerintah provinsi menerapkan kebijakan strategis yakni penghapusan seluruh pungutan biaya, termasuk uang komite dan biaya operasional, di semua SMA, SMK, dan SLB negeri se-Lampung, mencakup sekitar 203.000 siswa di 352 sekolah.

Seluruh kebutuhan operasional, buku paket, seragam, hingga perlengkapan belajar ditanggung penuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan aturan tegas bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun, baik saat pendaftaran maupun selama belajar.

Langkah ini dilengkapi pembangunan dan perbaikan lebih dari 1.200 gedung sekolah, pembukaan unit belajar di desa-desa terpencil, serta penyediaan transportasi sekolah gratis berupa bus dan perahu penyeberangan aman bagi wilayah sulit dijangkau.

Di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), digulirkan program Sekolah Cangkok dan SMA Terbuka, pembelajaran fleksibel agar anak yang bekerja atau tinggal jauh tetap bisa bersekolah tanpa harus pindah tempat tinggal.

Hasilnya tercatat jelas dalam laporan kinerja Disdikbud Provinsi Lampung tahun 2025. Angka Partisipasi Sekolah jenjang SMA naik menjadi 91,2 persen, angka putus sekolah turun dari 20,73 persen menjadi hanya 3,8 persen, dan persentase lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA melonjak menjadi 87 persen.

Fenomena baru pun muncul di seluruh penjuru daerah. Di pagi hari, jalan desa dan jalur sungai kini ramai siswa berseragam lengkap, wajah ceria tanpa kekhawatiran biaya. Sekolah yang dulu ruang kelasnya kosong kini terisi penuh, dan jumlah siswa berlipat ganda.

Di sebuah kecamatan di Lampung Tengah, misalnya, jumlah siswa SMA naik dari 210 orang menjadi 487 orang dalam satu tahun saja, karena anak-anak yang dulu berhenti kini kembali duduk di bangku sekolah.

Lebih dari sekadar jumlah, wajah sekolah dan partisipasi masyarakat berubah total. Dulu pertemuan wali murid jarang dihadiri, kini kehadiran mencapai 98 persen, karena orang tua merasa memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

Banyak warga bergotong royong menjaga fasilitas sekolah, karena mereka sadar pendidikan kini benar-benar milik semua orang.

Berdasarkan data pencatatan layanan pendidikan inklusi Disdikbud periode 2023–2025, salah satu fenomena yang tercatat adalah partisipasi pendidikan anak berkebutuhan khusus yang meningkat drastis dari 18,62 persen menjadi 51,52 persen, karena akses dan fasilitas ramah disabilitas kini dibangun hingga ke tingkat kecamatan.

Ruang kelas ramah disabilitas, jalur difabel, dan guru pendamping khusus mulai tersedia di banyak sekolah.

Pemerintah provinsi tidak berhenti hanya pada akses. Bersamaan dengan kebijakan penghapusan biaya, digulirkan program peningkatan mutu yang tercantum dalam dokumen kebijakan pendidikan 2024–2026.

Program ‘Lampung Mengajar’ menempatkan 120 tenaga pengajar muda berkompeten di 53 sekolah daerah terpencil, mengisi kekurangan guru dan membawa metode baru pembelajaran.

Diadakan pelatihan rutin, termasuk program beasiswa S1 gratis bagi guru belum berkualifikasi, pelatihan pembelajaran mendalam, hingga penguasaan teknologi dan kecerdasan buatan, melibatkan lebih dari 4.000 guru setiap tahun.

Disdikbud juga bermitra dengan lembaga pendidikan untuk memberikan pendampingan gratis, uji kompetensi, dan simulasi masuk perguruan tinggi bagi siswa, tanpa memungut biaya sepeser pun. Kurikulum pun disesuaikan dengan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, pariwisata, sehingga pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan siswa.

Dampak mutu terlihat nyata sebagaimana termuat dalam laporan hasil evaluasi pendidikan tahun 2025. Nilai rata-rata ujian sekolah naik 18 poin dalam dua tahun, jumlah siswa berprestasi tingkat nasional meningkat tiga kali lipat, dan persentase lulusan SMA yang diterima di perguruan tinggi naik dari 22 persen menjadi 41 persen.

Kondisi ini menjadi catatan bahwa kebijakan berbasis data, terencana, dan berkelanjutan dapat membawa perubahan nyata dalam dunia pendidikan. Perpustakaan sekolah diperbarui, laboratorium diperlengkapi, dan jaringan internet dipasang di sekolah yang sebelumnya tidak terjangkau sinyal.

Guru memiliki ruang untuk berinovasi, sementara siswa memiliki fasilitas untuk bereksperimen dan belajar mandiri.

Kunci keberhasilan terletak pada semangat partisipasi semesta. Guru bekerja dengan integritas, tidak lagi terbebani mengurus tunggakan iuran siswa.

Orangtua yang dulu pasif kini aktif hadir dalam musyawarah sekolah. Komunitas lokal ikut menjaga fasilitas, memperbaiki taman sekolah, dan menyediakan ruang belajar tambahan.

Dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan turut menyumbang buku, alat praktik, dan beasiswa tambahan bagi siswa berprestasi. Kolaborasi ini membuat program tidak rapuh ketika menghadapi perubahan anggaran atau pergantian kepemimpinan.

Perubahan juga terlihat pada iklim belajar di sekolah. Siswa yang sebelumnya malu karena tidak memiliki seragam lengkap kini tampil percaya diri. Mereka berani bertanya, berdiskusi, dan mengikuti lomba akademik maupun non-akademik.

Banyak alumni angkatan awal program ini kini melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri ternama, sebagian memilih jalur vokasi yang sesuai dengan potensi daerah.

Beberapa diantaranya kembali ke kampung halaman untuk menjadi guru, membuka usaha, atau menjadi relawan pendidikan bagi adik-adik kelasnya. Lingkaran kebaikan ini menjadi bukti bahwa investasi pada pendidikan akan kembali dalam bentuk sumber daya manusia yang produktif.

Bagi keluarga, dampak ekonomi terasa langsung. Uang yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya sekolah kini dapat digunakan untuk memperbaiki gizi, membeli obat, atau merenovasi rumah. Beban psikologis berkurang karena orang tua tidak lagi dihantui rasa khawatir setiap awal semester.

Anak-anak pun lebih fokus belajar karena tidak merasa menjadi beban keluarga. Perubahan kecil ini, ketika terjadi pada ribuan keluarga, menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Tantangan tentu tidak berhenti di sini. Jumlah siswa terus bertambah, harga barang naik, dan kebutuhan sekolah semakin kompleks. Infrastruktur di wilayah terpencil masih memerlukan perawatan rutin. Kualitas guru perlu terus ditingkatkan agar selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Namun, komitmen untuk tidak membebankan orang tua tetap dijaga. Evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Disdikbud dengan melibatkan sekolah, masyarakat, dan lembaga independen agar kebijakan tetap relevan dan tepat sasaran. Data dari BPS juga digunakan sebagai dasar perencanaan agar bantuan dan pembangunan sekolah menyasar wilayah yang paling membutuhkan.

Kisah ini menunjukkan bahwa akses adalah langkah awal yang penting, sementara partisipasi semesta dan peningkatan mutu menjadi pendukung utama keberhasilan. Dari data yang menunjukkan kesenjangan besar, kini terlihat perubahan wajah pendidikan: lebih terbuka, lebih merata, dan lebih bermutu.

Setiap anak di pesisir, pegunungan, kota, maupun desa kini memiliki kesempatan yang sama. Pendidikan yang layak dan terjangkau kini menjadi kenyataan yang dibangun bersama sejalan dengan semangat “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.

Ketika semua pihak bergerak bersama, pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa, melainkan hak dasar yang benar-benar dapat dinikmati oleh setiap anak di Lampung. (*)