INFOSOSIAL.COM—- Kelangkaan minyak solar bersubsidi di Bandar Lampung kian mengarah pada satu simpulan serius: bukan semata persoalan distribusi, melainkan indikasi kuat praktik mafia solar yang terorganisir dan diduga mendapat “perlindungan”. Minggu (14 Juni 2026)
Investigasi di lapangan menemukan pola yang berulang dan sistematis. Solar bersubsidi diduga disedot dari SPBU melalui praktik pelangsiran oleh sopir truk, lalu dikumpulkan oleh pengepul dan disalurkan ke gudang-gudang penampungan ilegal.
Salah satu lokasi yang mencuat berada di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Kelurahan Way Laga, Lingkungan II, RT 01.
“Gudang itu milik Sadam, sudah lama ada di situ,” ujar S (50), warga sekitar.
Warga menyebut aktivitas di lokasi tersebut berlangsung terbuka dalam waktu lama tanpa tersentuh penindakan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa praktik yang diduga ilegal dan terang – terangan ini seolah dibiarkan APH?
Pola Terstruktur, Indikasi Jaringan Kuat
Dari hasil penelusuran, pola mafia solar ini berjalan rapi:
- Pembelian solar subsidi di SPBU secara berulang (pengecoran)
- Penjualan ke pengepul
- Penampungan di gudang ilegal
- Distribusi ulang ke industri atau pihak tak berhak dengan harga lebih tinggi
Rantai distribusi ini sulit terjadi tanpa adanya celah pengawasan—atau bahkan dugaan pembiaran oleh oknum tertentu.
Alarm Nyata: Gudang Ilegal Terbakar di Pesawaran
Risiko dari praktik ini bukan sekadar kerugian negara. Pada 8 Juni 2026, sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan BBM ilegal di Pesawaran terbakar hebat.
Api melalap bangunan disertai asap hitam pekat. Dari lokasi ditemukan puluhan drum berisi bahan mudah terbakar. Peristiwa ini mempertegas bahwa praktik penimbunan BBM ilegal menyimpan ancaman nyata bagi keselamatan warga.
Namun, insiden tersebut belum juga diikuti dengan penindakan masif terhadap jaringan serupa di wilayah lain, termasuk Bandar Lampung.
Dugaan “Pengondisian”: Wartawan Ditawari Bagian
Upaya konfirmasi ke lokasi gudang di Way Laga justru memunculkan fakta lain yang lebih mengkhawatirkan. Awak media diarahkan kepada seorang mengaku mediator (oknum wartawan) yang diduga mewakili pengelola.
“Maaf bang, bos sedang tidak di tempat. Nanti koordinasi saja, karena banyak juga wartawan ingin bertemu. Pasti dapat bagian, bang,” ujarnya.
Pernyataan ini menguatkan dugaan adanya praktik “pengondisian” untuk meredam pemberitaan indikasi klasik dalam praktik mafia terorganisir.
Hukum Tegas, Penegakan Dipertanyakan
Secara hukum, praktik ini jelas melanggar:
- UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Perpres No. 191 Tahun 2014
Ancaman bagi pelaku tidak ringan pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Namun hingga kini, praktik di lapangan masih berlangsung. Penegakan hukum pun dipertanyakan, apakah negara kalah oleh mafia, atau justru ada oknum yang bermain di dalamnya?
Desakan: Bongkar Jaringan, Jangan Hanya Pelaku Lapangan
Masyarakat mendesak Polri dan BPH Migas untuk tidak berhenti pada penindakan sporadis. Penegakan hukum harus menyasar seluruh rantai:
- Pengepul
- Pemilik gudang
- Oknum SPBU
- Hingga dugaan backing yang melindungi jaringan
Tanpa langkah tegas dan menyeluruh, praktik mafia solar ini akan terus menggerus subsidi negara, memperparah kelangkaan, dan membahayakan masyarakat. (*)
You must be logged in to post a comment Login